Diknas Putar Film KvsK bagi Guru dan Kepala Sekolah se-Indonesia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Diknas) kembali menggelar pemutaran film Kita versus Korupsi (KvsK) untuk ketiga kalinya. Sebanyak 120 guru dan kepala sekolah dari 16 provinsi di seluruh Indonesia nonton bareng (nobar) film KvsK di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (30/5).

Pemutaran film diselenggarakan dalam rangka Workshop Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana SMA Tahun 2012. Sebelumnya, acara serupa digelar di Hotel Safari Garden, Bogor, Rabu (9/5) dan Hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat, Rabu (23/5).

Hadir sebagai nara sumber Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irawati, pemain film KvsK Nicholas Saputra dan Teuku Rifnu Winaka. 

Dalam diskusi usai pemutaran film, Irawati menyatakan film KvsK merupakan film open closing, yang bertujuan mengajak berfikir masyarakat yang menontonnya. Jadi, bukan merupakan film yang menggurui atas kasus-kasus besar yang sedang terjadi.

“Film ini juga sebagai alat untuk mengajak masyarakat berkreatifitas dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran/kebaikan melalui film,”jelasnya.

Tanggung Jawab Warga Negara

Hal menarik diungkapkan Nico, panggilan akrab Nicholas Saputra. Menurut Nico, keterlibatannya di film KvsK lebih karena tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga Indonesia, lanjutnya, wajib berpartisipasi dalam segala hal demi membuat Indonesia menjadi lebih baik, termasuk dalam usaha melawan korupsi.

“Jadi ketika saya ditawari untuk main film ini saya langsung tertarik untuk berpartisipasi,”ujarnya.

Sedangkan Teuku Rifnu memaparkan tujuan film KvsK adalah untuk memutus rantai perbuatan korupsi, dimana bisa dimulai dari rumah kita sendiri. “Seperti digambarkan dalam film ke-4 dimana kebohongan dilakukan secara turun temurun dari anak, orang tua dan atasan,”paparnya.

Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Diknas Suharlan menyatakan sepakat dan meminta rekan-rekannya di Diknas untuk memulai apa yang bisa dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kita semua tahu krisis multi dimensi sudah terjadi di Indonesia. Kalau bukan sekarang lalu kapan lagi kita akan membenahi diri dan bangsa ini,” kata Suharlan. (Nur Fajrin/RSD)