Yasin Limpo: Film, Metode Baru Melawan Korupsi

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengakui pihaknya sudah berulangkali menyelenggarakan sosialisasi pemberantasan korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Salah satunya melalui seminar anti korupsi. “Tapi hasilnya tidak maksimal,” katanya saat menghadiri pemutaran film Kita versus Korupsi (KvsK) di Studio XXI Panakkukang Mall, Jalan Panakkukang Mas Boulevard, Makassar, Sabtu (02/6). 

Pemutaran film KvsK diselenggarakan Pemprov Sulsel dalam rangka sosialisasi pemberantasan korupsi. Sebanyak 290 penonton hadir diantaranya jajaran bupati, Sekretaris Daerah Sulsel, Polda Sulsel, dan pemerintah daerah setempat.

Menurut Limpo, pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dengan tiga metode. Pertama, secara intelektual atau mindset. Kedua, management system diantaranya melalui regulasi dan agenda aksi. Dan ketiga, secara behavior atau tingkah laku terutama di kalangan para leader (pemimpin).

“Pemutaran film ini menurut saya adalah bagian dari agenda intelektual. Film merupakan metode baru dalam kegiatan melawan korupsi,”jelasnya.

Ia berharap, melalui pemutaran ini menjadi sebuah upaya mengajak semua penonton menjadi warga dan pejabat yang konsisten serta mencegah agar tidak terjadinya tindak korupsi. “Film ini untuk kita dan untuk semua generasi untuk menuju Indonesia  lebih baik,”tandas Limpo. 

Gagasan Baru

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memaparkan pemutaran film merupakan gagasan baru dalam gerakan melawan korupsi. “Dalam pemberantasan korupsi, rencana kegiatan yang dilakukan oleh KPK adalah  merubah sistem pendekatan anti korupsi, dari pendekatan yang keras menuju sistem yang lebih ringan,”ujarnya.

Selama ini, lanjut Samad, dalam upaya pemberantasan korupsi KPK memakai sistem represif atau keras, karenanya KPK harus membangun sistem pencegahan yang terintegrasi. “Film adalah sebuah karya seni, seni merupalan bahasa universal, maka lebih mudah di tangkap dan dipahami  masyarakat. Maka kita harapkan masyarakat untuk tidak meniru sifat korupsi,”ungkapnya.

Adapun manfaat dari menonton film ini, menurut Samad, dapat menanamkan nilai-nilaian kejujuran dan integritas pada setiap orang yang menonton. “Paling tidak setelah keluar dari bioskop kita akan malu pada perilaku korupsi,”tegasnya.

Sementara itu, Senior Advisor Transparency International (TI) Indonesia Wandy Binyo lebih menyorot proses pembuatan film yang dibuat secara keroyokan. “Karena semua teman-teman yang terlibat dalam film KvsK memberikan kontribusi optimal. Dan mereka tidak dibayar secara profesional atau disebut juga relawan,”ungkapnya.

Menurut Binyo, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama, tidak saja secara pencegahan atau sistem, tapi keterlibatan masyarakat juga harus mendukung gerakan antikorupsi. “Dari sini timbul kerja bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk melawan korupsi,”kata Binyo. (Nur Fajrin/RSD)